Terkait Polemik Perbup 11/2021, Wabup Nganjuk Siap Ladeni Hukum di MA

Terkait Polemik Perbup 11/2021, Wabup Nganjuk Siap Ladeni Hukum di MA
Marhaen Djumadi Wabup NGANJUK di ruang kerjanya ketika dikonfirmasi jurnalis Indonesiasatu.co.id

NGANJUK - Terkait berita yang beredar tentang Perbup 11/2021 pada Pasal 43 huruf D tentang pelantikan yakni Pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Wakil Bupati (Wabup) Nganjuk Marhaen Djumadi akan debat hukum di Mahkamah Agung (MA).

Ketika ditemui jurnalis Indonesiasatu.co.id pada Kamis (06/05/2021) Marhaen Djumadi mengatakan karena itu sudah masuk di MA, maka debat akan digelar di mahkamah agung.

"Jadi jangan menafsirkan atau beropini sendiri, kita akan ikuti debat yang akan digelar di MA karena ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak, " kata Marhaen.

Marhaen menambahkan bahwa Perbup 11/2021 sudah berdasarkan Permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah pada pasal 43 juga atas kuasa perundang-undangan kepala daerah bisa menetapkan Perda atau Perbup.

"Kita akan tetap tenang, karena Perda itukan pelaksana teknisnya kan Perbup, ya sudah saya pikir gak ada masalah, " imbuh Marhaen.

Sementara pada berita yang beredar di beberapa media sebelumnya yang menjadi polemik adalah Perbup 11/2021 pasal 43 huruf D yang disinyalir perangkat tidak dapat dilantik.

Pada berita yang beredar Prayogo Laksono selaku praktisi hukum mengatakan Perbup 11/2021 yang dijadikan rujukan dalam penyaringan tersebut, isinya tidak mengatur tentang pelantikan tersebut atau acuan aturannya tidak jelas (kabur).

Prayogo Laksono praktisi hukum yang memproses uji materiil di Mahkamah Agung

"Dengan mengacu pada Pasal 43 tentang pelantikan huruf D yakni Pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di kantor Desa atau di balai Desa sedangkan ayat tersebut di Pasal 43 tidak ada, ” kata Prayogo Laksono praktisi hukum yang saat ini juga telah mengajukan uji materiil ke MA.

Prayogo menambahkan dengan adanya kesalahan dalam penulisan ataupun tata bahasa dalam Perbup yang telah diundangkan pada 25 Maret 2021, sama dengan tidak dapat dipakai (digunakan) sebagai dasar untuk pelantikan, karena terjadi kekosongan hukum.

“Kalau sampai Kepala desa melakukan pelantikan dengan konsideran Perbup 11/2021 sebagaimana yang dimaksud Pasal 43 maka bisa dianggap cacat hukum, ” pungkas Prayogo pada berita yang beredar Rabu, (5/5/2021).

Jurnalis : Sakera
Editor     : Tiarsin
Biro        : NGANJUK 

Marhaen Djumadi Wabup Nganjuk Jatim Prayogo Laksono lawyer NGANJUK
Tiarsin

Tiarsin

Previous Article

Vaksinasi Covid-19, RSUD Nganjuk Berikan...

Next Article

Cukupi Kebutuhan Tenaga Kesehatan Untuk...

Related Posts

Jurnalis

Profle

Tiarsin

Follow Us

Recommended Posts

Terkait Polemik Perbup 11/2021, Wabup Nganjuk Siap Ladeni Hukum di MA
Vaksinasi Covid-19, RSUD Nganjuk Berikan Pelayanan Prima Pada Peserta
Tingkatkan Pelayanan, Klinik Urologi Hadir di RSUD Kertosono
Proses Banpres Rumit, Nasabah PNM Mekaar Berkerumun di BNI
Banpres Sulit Cair, Diduga PNM Mekaar Ada Permainan dengan BNI