Verifikasi-Validasi Data Penerima PKH-BPNT, Dinsos Nganjuk Minta Pendamping Komunikasi dengan Pemdes

Verifikasi-Validasi Data Penerima PKH-BPNT, Dinsos Nganjuk Minta Pendamping Komunikasi dengan Pemdes
Kantor Dinas Sosial Nganjuk

NGANJUK - Banyaknya permasalahan bantuan yang seringkali tidak tepat sasaran di masyarakat, Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk menyampaikan, tidak ada kaitannya dengan kepentingan Kepala Desa (Kades) dalam proses validasi dan verifikasi usulan nama tambahan penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Informasi yang dihimpun jurnalis Indonesiasatu.co.id beberapa Kepala Desa yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa warganya beranggapan dan menduga menjadi pihak yang menyetujui dan mengesahkan usulan nama penerima bantuan PKH dan BPNT bahkan mereka menduga ada kaitannya dengan Kades.

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Nganjuk Nafhan Tohawi ketika dikonfirmasi dikantornya mengatakan, pihaknya telah mensosialisasikan kepada Pemdes se-Kabupaten Nganjuk untuk berhati-hati dan jeli dalam verifikasi dan validasi nama-nama warga calon penerima bantuan PKH dan BPNT.

Nafhan Tohawi Kadinsos Nganjuk ketika dikonfirmasi jurnalis Indonesiasatu.co.id

"Karena Verifikasi dan validasi itu adalah tugas pemdes, yang nantinya diputuskan dalam musyawarah desa, bisa jadi nama-nama tambahan penerima bantuan sosial PKH dan BPNT, mungkin bisa saja seseorang yang dulu awalnya miskin bisa juga menjadi kaya mendadak atau sebaliknya, bukan itu saja, penempatan nama juga harus pas tidak boleh ada tambahan kata, sebagai penerima bantuan sosial PKH dan BPNT sesuai nama atau NIK yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), " kata Nafhan kepada awak media Senin (19/04/2021).

Nafhan menambahkan pihaknya telah meminta pendamping PKH atau petugas BPNT juga sering berkoordinasi dengan pihak Pemdes terkait dengan tugasnya sebagai petugas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengelola bantuan, sekaligus memberi motifasi dan pendidikan tentang gizi keluarga juga memberi masukan ke Pemdes tentang kondisi warga Desa, juga perkembangan sosial ekonominya, " ungkap mantan Camat Ngronggot.

"Verifikasi dan validasi data usulan nama tambahan penerima Bansos PKH dan BPNT dilakukan Dinsos setiap tiga bulan sekali melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang di input oleh Pemdes, namun pada tahun 2020 lalu verifikasi dan validasi data usulan tambahan penerima bantuan PKH dan BPNT sedikit molor karena adanya pandemi virus covid-19 sehingga baru bisa dilaksanakan bulan Januari sampai Maret 2021 ini, " imbuh Nafhan.

Nafhan menjelaskan untuk verifikasi dan validasi data nama warga yang diusulkan untuk menerima bansos PKH atau BPNT, sudah sesuai aturan yang ada dan sudah cukup jelas, yakni warga calon penerima harus masuk DTKS yang ada di setiap Desa di Kabupaten Nganjuk.

"Beberapa kriteria yang layak menerima bansos PKH atau BPNT yaitu warga miskin, yang memiliki anak masih sekolah, warga lanjut usia (Lansia), wanita hamil, ibu menyusui, dan warga disabilitas, " pungkas Nafhan.


Jurnalis : Sakera
Editor     : Tiarsin
Biro        : Kabupaten Nganjuk

Dinsos Kabupaten Nganjuk Jawa Timur Nafhan Tohawi Kadinsos Nganjuk
Tiarsin

Tiarsin

Previous Article

Ada Apa Dengan Pembangunan Lapangan Desa...

Next Article

Banpres Sulit Cair, Diduga PNM Mekaar Ada...

Related Posts

Jurnalis

Profle

Tiarsin

Follow Us

Recommended Posts

Terkait Polemik Perbup 11/2021, Wabup Nganjuk Siap Ladeni Hukum di MA
Vaksinasi Covid-19, RSUD Nganjuk Berikan Pelayanan Prima Pada Peserta
Tingkatkan Pelayanan, Klinik Urologi Hadir di RSUD Kertosono
Proses Banpres Rumit, Nasabah PNM Mekaar Berkerumun di BNI
Banpres Sulit Cair, Diduga PNM Mekaar Ada Permainan dengan BNI